Permasalahan hukum kewenangan pembatalan peraturan daerah oleh eksekutif (studi putusan Mahkamah Konstitusi No. : 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV-16

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Permasalahan hukum kewenangan pembatalan peraturan daerah oleh eksekutif (studi putusan Mahkamah Konstitusi No. : 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV-16

Text

Permasalahan hukum kewenangan pembatalan peraturan daerah oleh eksekutif (studi putusan Mahkamah Konstitusi No. : 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV-16

Muhsin Habib - Nama Orang;

Tidak Tersedia Deskripsi

Ketersediaan

Ruang Baca Fakultas Hukum 273/19

18011520976

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 273/19
Penerbit: Unand Padang : Fakultas Hukum Unand., 2019
Deskripsi Fisik: vi.; 72 hal.; bibl.; 21 cm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 273/19
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: mahkmah konstitusi
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Muhsin Habib

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Permasalahan hukum kewenangan pembatalan peraturan daerah oleh eksekutif (studi putusan Mahkamah Konstitusi No. : 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV-16

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar