Kepastian Hukum Koordinasi Fungsional Antar penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum dalam prapenuntutan (kajian terhadap pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Kepastian Hukum Koordinasi Fungsional Antar penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum dalam prapenuntutan (kajian terhadap pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Text

Kepastian Hukum Koordinasi Fungsional Antar penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum dalam prapenuntutan (kajian terhadap pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Aridona Bustari - Nama Orang;

Tidak Tersedia Deskripsi

Ketersediaan

Ruang Baca Pascasarjana Hukum 1096/Psc

20010220277

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 1096/Psc
Penerbit: Unand Padang : Fakultas Hukum Unand., 2020
Deskripsi Fisik: vii.; 114 Hal.; ill.; 19 cm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 1096
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: Tesis
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Aridona Bustari

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar