Image of Kewenangan penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) kehutanan dalam melakukan penyidikan terkait tindak pidana pencucian uang pasca putusan MK nomor 15/PUUXIX/2021 (studi di Dinas Kehutanan Sumatera Barat)
Penanda Bagikan

Text

Kewenangan penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) kehutanan dalam melakukan penyidikan terkait tindak pidana pencucian uang pasca putusan MK nomor 15/PUUXIX/2021 (studi di Dinas Kehutanan Sumatera Barat)

Tidak Tersedia Deskripsi

Ketersediaan
#
Ruang Baca Fakultas Hukum 1464/23
24011220203
Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
1464/23
Penerbit
Unand Padang : Fakultas Hukum Unand.,
Deskripsi Fisik
viii.; 65 hal.; ill.; 19 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
1464/23
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
pidana
pencucian uang
skripsi
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar