Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam pengesahan kepengurusan partai politik ditinjau dari perspektif Undang Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam pengesahan kepengurusan partai politik ditinjau dari perspektif Undang Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik

Text

Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam pengesahan kepengurusan partai politik ditinjau dari perspektif Undang Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik

FACHRUL HUDAA FEBRIANSYAH - Nama Orang;

Tidak Tersedia Deskripsi

Ketersediaan

Ruang Baca Fakultas Hukum 416/22

20011220506

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 416/22
Penerbit: Unand Padang : Fakultas Hukum Unand., 2022
Deskripsi Fisik: viii.; 59 hal.; ill.; 19 cm
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 416/22
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: Hukum tata negara
Hak asasi Manusia
skripsi
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: FACHRUL HUDAA FEBRIANSYAH

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar