Perpustakaan Universitas Andalas | Ruang Baca Fakultas Hukum :: OPAC

Koleksi Kembali

Pencarian Spesifik

Ditemukan 1165 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Negara"

Saat ini anda berada pada halaman 46 dari total 117 halaman

Permintaan membutuhkan 0.13498 detik untuk selesai

Halaman Pertama Sebelumnya 46 47 48 49 50 Berikutnya Halaman Akhir

Pengawasan terhadap pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat di kantor bersama sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) Padang

Pengarang : ARISA NABIILAH -

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap pegawai negeri sipil pada masa covid-19 oleh badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kota Padang

Pengarang : ARINI SAVITRI -

Detail Cantuman XML Detail

Status hukum kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia

Pengarang : ALDI RIZALDI -

Detail Cantuman XML Detail

Pemberian izin usaha pertambangan dalam kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat

Pengarang : AKBAR RIVANDI MATA -

Detail Cantuman XML Detail

Pengantar hukum Administrasi Negara Indonesia

Pengarang : UTRECHT. E - DJINDANG, Moh. Saleh -

Detail Cantuman XML Detail

Pemenuhan hak kesehatan masyarakat oleh pemerintah Kota Padang terhadap kebutuhan air bersih dan sehat

Pengarang : RIDHO RAMADHAN -

Detail Cantuman XML Detail

Pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Solok Selatan nomor 1 tahun 2020 tentang ketentraman dan ketertiban umum

Pengarang : Muhammad Ichsan -

Detail Cantuman XML Detail

Benturan kewenangan ajudikasi Badan Pengawas Pemilu dan kemandirian Komisi Pemilihan Umum pada pemilu serentak 2019 di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum

Pengarang : M HABIBULLAH FIRDAUS -

Detail Cantuman XML Detail

Peran komisi nasional hak asasi manusia dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia (studi terhadap kejahatan kemanusiaan di Wamena tahun 2019)

Pengarang : HABIBIELLAH HUDA -

Detail Cantuman XML Detail

Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam pengesahan kepengurusan partai politik ditinjau dari perspektif Undang Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik

Pengarang : FACHRUL HUDAA FEBRIANSYAH -

Detail Cantuman XML Detail

Halaman Pertama Sebelumnya 46 47 48 49 50 Berikutnya Halaman Akhir