Detail Cantuman Kembali
Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam pengesahan kepengurusan partai politik ditinjau dari perspektif Undang Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik
FACHRUL HUDAA FEBRIANSYAH
FACHRUL HUDAA FEBRIANSYAH - Personal Name
416/22
416/22
Text
Indonesia
Fakultas Hukum Unand
2022
Unand Padang
viii.; 59 hal.; ill.; 19 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...